Takalar—-Sulsel,(Suaraharapan.News) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kegiatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No.269, Makassar, Rabu (29/4/2026).
Rakor tersebut mengusung tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan.”
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Ia didampingi Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi serta Kepala Inspektorat Takalar Muhammad Rusli.
Dalam kesempatan itu, Daeng Manye tampak mengenakan baju batik corak krem kombinasi motif cokelat.
Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran KPK dalam memberikan pendampingan.
“Saya tahu teman-teman butuh kepastian hukum dan perlindungan. KPK di bagian pencegahan akan memberikan pendampingan yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi besar sektor pertanahan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Program pengendalian pertanahan ada sembilan program. Ini strategis untuk bagaimana 70 persen tanah bisa menjadi ladang pendapatan,” jelasnya.
Menurutnya, perlu adanya kebijakan pajak yang berkeadilan melalui mekanisme subsidi silang.
“Kelompok kecil bisa dibebaskan, tapi kelompok besar perlu diupdate pajaknya dan retribusinya,” tegasnya.
Gubernur juga menyinggung masih banyaknya bangunan yang belum terdata secara optimal, terutama di kawasan strategis.
Ia bahkan menyoroti bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum seperti saluran air.(Tang)
